Bila Dirjen Penempatan P2MI Tetap Mewajibkan Calon Pemberi Kerja Menanggung Komponen Diluar EC ID-407, Artinya Dirjen Telah Menutup Penempatan PMI Melalui P3MI
Jakarta - Aspataki.com - Pasca kunjungan beberapa Menteri ke Hong-Kong pada tanggal 1 Nopvmber 2026 dan berdiskusi dengan beberapa komunitas PMI yang ada di sana, memberikan tanggapan kontroversial yang kurang tepat.
Pertanyaan para Pegiat PMI kepada Menteri pun hampir sama dengan pertanyaan saat BP2MI sebelum menjadi KP2MI dan tidak ada jaminan pada masa-masa yang akan datang pertanyaan serupa akan diulang kembali ketika ada Pejabat baru yang akan singgah ke Hong Kong.
Saiful, Ketua Umum DPP Aspataki, berpendapat, bahwa kegaduhan tentang biaya penempatan, tentang overcharging, serta tentang Zero Cost akan hilang kalau kita merujuk semuanya kepada UU No.18/2017.
Hong-Hong memiliki peraturan yang berlaku sama bagi setiap Pekerja Migran asing dari asal negara manapun yang akan bekerja ke Hong Kong yaitu standar Employment Contract ID 407 dimana para Pemberi Kerja hanya menanggung komponen yang tertuang dalam Employment Contract tersebut , kata Saiful.
Aturanya sudah sangatlah jelas, namun kenapa dibiarkan bermasalah berlarut-larut dan kenapa dipermasalahkan seolah-olah pejabat kita bisa mencampuri peraturan dan hukum dari sebuah negara sahabat? “Ada baiknya Dirjen Penempatan KP2MI belajar kepada Kemlu untuk hal ini”, imbuh Saiful.
Dirjen Penempatan KP2MI asumsi saya paham tentang pasal 33, pasal 72 huruf a dan pasal 86 huruf a dari UU No.18/2017, kata Saiful.
Direktur Penempatan KP2MI juga seharusnya paham yang dimaksud pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 PERMEN P2MI No.17/2025, kata Saiful.
Pertanyaanya, kenapa ketika P3MI mengajukan Perjanjian Penempatan lampiran PERMEN P2MI No.2/2026 oleh verifikator, oleh Direktur dan oleh Dirjen penempatan dalam pasal 5 diwajibkan semua komponen biaya penempatan ditanggung Calon Pemberi Kerja? Logikanya dimana? Hukum dan peraturan mana yang dipakainya? Padahal saat PMI melakukan OPP di BP3MI menggunakan EC ID-407 yang sudah disahkan dan disetujui oleh KJRI kita di Hong-Kong dan jelas tidak ada tercantum klausul seperti yang tertulis pada Perjanjian Penempatan. “Kontroversial banget”, kata Saiful.
Diduga agar P3MI dapat disalahkan dan dijadikan kambing hitam, untuk ketika Menteri KP2MI atau Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Hong Kong, maka akan selalu gaduh, dan semua mata tertuju bahwa P3MI tetaplah menjadi pihak yang bersalah dengan melakukan “over charging”, kata Saiful.
Terakhir Saiful berharap, bila pasal 5 Perjanjian Penempatan dipaksa bertentangan dengan EC ID 407, ditutup saja penempatan PMI melalui P3MI, jangan Dirjen-nya yang diganti, kata Saiful
