TKI (PMI) KABURAN UNTUNGKAN SIAPA ?
Jumat, 13 Maret 2020
"Pihak berwenang di Taiwan menduga si pengasuh yang diidentifikasi berusia 30-an itu terjangkit Virus Corona saat mengunjungi pasien ke-27 yang dikonfirmasi positif Virus COVID-19, seorang pria lanjut usia berusia 80-an di rumah sakit New Taipei. Dia merawat pria itu mulai 11 hingga 16 Februari 2020, sebagai pekerja migran tidak berdokumen alias tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal ( kaburan)
Jakarta (AC) Dunia Penempatan Pekerja Migran pada pertengahan Februari kemarin, digegerkan WNI yang bekerja di Taiwan Kaburan/Ilegal dibawa ke rumah sakit lantaran diduga positif virus corona, kata Saiful
Sisi lain yang seharusnya menjadi fokus bersama karena cukup banyak angka PMI ilegal alias Kaburan di Taiwan khususnya, mental PMI yang suka berkomunikasi dengan PMI kaburan dan menjamurnya iklan di Medsos menjadikan PMI memilih bebas berkeliaran gonta ganti majikan, selakn resiko Pelindungan rendah juga jaminan keselamatan serta kesejahteraan yang rendah serta rentan kena dampak sosial seperti penularan wabah seperti virus Corona, bisa juga beresiko menjadi korban kriminal maka saatnya Pemerintah Indonesia memberikan saksi kepada PMI, ujar Saiful.
"Seperti Negara Vietnam dahulu angka kaburan tinggi setelah disangsi oleh Pemerintahnya sendiri maka angka kaburan sekarang dapat ditekan, sehingga resiko bagi negara Vietnam atas warganya di Taiwan berkurang", kata Ketum aspataki
HARUS ADA SANGSI BAGI PMI/TKI KABURAN DARI PEMERINTAH INDONESIA
Di tempat terpisah terhadap banyaknya PMI Kaburan Di Taiwn, Yuli salah satu anggota Aspataki menjelaskan, "Menurut saya ini yang harus kita perjuangkan bersama, kalau tidak makin merajalela PMI kaburan, kita bisa berkaca dengan negara vietnam dulu Taiwan sempat stop proses vietnam masuk Taiwan karena kebanyakan yang kabur dan setelah itu negara vietnam memberi sanksi kepada warganya yang kabur akhirnya sekarang berkurang banyak angka kaburan ,semoga negara kita juga bisa demikian harapan saya", kata Yuli
Sebagaimana harus diperhatikan banyaknya PMI kaburan selain merusak nama baik Pemerintah Indonesia juga sangat berpotensi akan merepotkan karena keberadaan mereka di negara penempatan menjadi tidak jelas, banyak juga yang kabur kemudian sakit dan merepotkan Perwakilan kita, kata Saiful
